Network
KABAR SLEMAN - Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya karena adanya Yogyakarta International Airport (YIA), Kanwil KemenkumHAM DIY bakal membuka kantor imigrasi baru di Kulon Progo. Rencana ini diharap makin meningkatkan pelayanan keimigrasian.
Kepala Kanwil KemenkumHAM DIY, Agung Rektono Seto mengungkapkan rencana itu saat bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan. Yogyakarta. Agung beserta rombongan juga menjelaskan berbagai program yang akan dijalankan oleh instansi yang dipimpinnya.
“Adanya bandara di Kulon Progo memang membuat kami ingin memberikan pelayanan keimigrasian di sekitar Kulon Progo dan Wates. Maka, kami berupaya untuk meningkatkan layanan di sekitar bandara,” katanya.
Dengan berdirinya kantor imigrasi baru di Kulon Progo, ia berharap mampu mengurangi beban kerja di kantor imigrasi bandara Adisutjipto. Kantor ini juga sekaligus dapat mendekatkan pelayanan dengan warga Kulon Progo dan sekitarnya dalam kepengurusan paspor.
“Bandara Kulon Progo saat ini masih dalam wilayah kerja kantor imigrasi Adisutjipto. Ini membuat setiap harinya, setiap pukul 04.00 WIB kami harus membuka counter imigrasi kami yang ada di YIA. Padahal pegawai kami kebanyakan tinggal di Yogyakarta. Jadi kami memiliki keinginan ada satu kantor imigrasi sendiri di sana,” jelasnya.
Menurut Agung, keberadaan kantor imigrasi yang lebih dekat dengan YIA akan memudahkan pihak imigrasi dalam pengamanan dan upaya mendeteksi kerawanan. Meski memang diakuinya, tingkat kerawanan di area YIA masih dalam kendali pihaknya.
“Kami datang ke sini untuk meminta dukungan beliau (Sri Sultan), dan beliau sangat mendukung rencana kami ini. Menurut Beliau, dengan membuka layanan di Wates tentu dapat pula mendukung upaya pelayanan kemudahan investasi. Tentu nantinya juga bisa menjadi bagian dari pengamanan dan pengawasan asing yang akan masuk ke Yogyakarta,” paparnya.
Setelah ini, Agung mengaku akan segera melakukan pendekatan dengan kementerian terkait. Dalam hal ini, Kementerian PAN-RB RI maupun Kementerian Keuangan RI, terkait perizinan.
