KABAR SLEMAN - Mulai hari ini, Minggu, 11 Februari 2024, tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa tenang.
Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 278, masa tenang Pemilu 2024, berlangsung selema 3 hari mnjelang hari pencoblosan, yakni mulai 11-13 Februari 2024 mendatang.
Dalam tahapan masa tenang, ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi, baik oleh peserta Pemilu, tim kampanye, maupun pelaksana, yakni menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk;
- Tidak menggunakan hak pilihnya,
- Memilih paslon,
- Memilih parpol peserta pemilu tertentu,
- Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu,
- Memilih calon anggota DPD tertentu.
Jika unsur yang disebutkan di atas terbukti melanggar aturan tersebut, maka bisa dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara.
“Setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana Pasal 278, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,” kata Pasal 523.
Dalam UU tersebut juga diatur bahwa berbagai pihak tidak boleh mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu selama masa tenang masih berlangsung. Jika melanggar aturan tersebut berarti harus siap dijatuhi sanksi.
“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,” ujar keterangan dalam Pasal 509.
Selain itu, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran juga tak boleh menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta Pemilu, atau bentuk lain yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilu, yang bisa menguntungkan maupun merugikan.
Baca Juga: Pemilu di Luar Negeri Digelar Kapan? Berikut Jadwalnya, Lebih Awal dari Indonesia
Bawaslu DIY Imbau Warga Melapor Jika Ada Pelanggaran
Memasuki masa tenang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mengajak warga untuk ikut berperan mengawasi potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi.
Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran dimaksud Bawaslu mengimbau warga dan masyarakat untuk melaporkannya.
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyebutkan, selama masa tenang ini biasanya rawan potensi pelanggaran seperti politik uang, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Bupati Sleman Minta Seluruh Elemen Kawal Setiap Tahapan Pemilu 2024
“Bisa juga intimidasi untuk memaksa warga agar memilih calon tertentu, partai tertentu,” katanya, saat Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilu 2024 di Yogyakarta, Jumat, 9 Februari 2024.
Najib berharap ada peran dari warga serta masyarakat, untuk ikut berpartisipasi mewaspadai potensi pelanggaran, mengingat hal ini tdak bisa hanya mengandalkan personel pengawas pemilu saja.
Setdaknya, masyarakat setempat dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di masa tenang pemilu ini kepada yang berwenang.***