Network
KABAR SLEMAN – Berbagai strategi dan upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menekan angka stunting, salah satunya dengan pengoptimalan sumber daya manusia (SDM) yang ada, seperti pendamping lapangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Wildan Solichin mengatakan, pendamping lapangan tersebut akan diberi tugas memberikan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita.
"Dengan pendampingan tersebut diharapkan masyarakat lebih paham dalam pola pemberian asupan gizi dan lainnya untuk mencegah stunting," katanya, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Potensi Bencana di DIY Tinggi, BMKG Gelar Simulasi Hadapi Tsunami dan Gempa di Bandara YIA
Selain pendamping lapangan, juga akan mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kapanewon (kecamatan) dan kalurahan yang sudah terbentuk. TPPS Sleman selama 2023 telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di 17 kapanewon tentang pelaksanaan program pengentasan stunting.
Menurut Wildan, pada tahun 2023, angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Sleman ditargetkan turun hingga mencapai angka 14 persen, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Indonesia.
Baca Juga: Pemkab Sleman Gelar Deklarasikan Pemilu Damai
"Pada 2022, angka prevalensi stuntingnya berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di angka 15 persen, sementara berdasarkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) berada di angka 6.88 persen," katanya, Rabu, 31 Oktober 2023.
Wildan menyebut, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu di angka 16 persen untuk SSGI, dan 7.2 persen untuk e-PPGBM.***
