Network
KABAR SLEMAN - Warung Peduli Inflasi atau "Waduli" resmi beroperasi di Kota Cirebon, Jawa Barat, hari ini, Selasa, 19 Maret 2024. Acara peresmian ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dandim 0614/Kota Cirebon, Polres Cirebon Kota, perwakilan Bank Indonesia, serta perangkat daerah dan tim terkait lainnya.
PJ Walikota Cirebon H Agus Mulyadi menyatakan bahwa kehadiran Waduli merupakan bagian dari program lokal untuk mengendalikan inflasi, khususnya menjaga daya beli masyarakat jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Target inflasi nasional ditetapkan sebesar dua setengah persen plus minus satu persen. Diharapkan program ini dapat membantu mencapainya.
"Sekalipun tempatnya tidak terlalu besar, namun warung ini akan menjadi embrio BUMD dalam mengendalikan harga bahan pangan bagi masyarakat," ujar Agus Mulyadi, saat peresmian Waduli di Pasar Induk Jagasatru Kota Cirebon.
Baca Juga: Trend Harga Sembako Naik di Bulan Ramadhan, DKP Kota Cirebon Lakukan Langkah Intervensi
Waduli ini merupakan hasil kerja sama antar daerah yang difasilitasi Kantor Perwakilan Bank Indoensia Cirebon dengan melibatkan pemerintah setempat. Salah satu implementasi dari program ini adalah transparansi harga emas, yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Hal ini bukan hanya sekadar bersaing dengan pedagang pasar, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, program ini juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berperan dalam distribusi pangan di Kota Cirebon guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga. Diharapkan, dengan adanya Waduli, strategi pengendalian produksi daerah dapat terpenuhi, termasuk pasokan, harga, dan komunikasi efektif antar daerah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Anton, menegaskan bahwa kerja sama antar daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Program ini diharapkan dapat menjamin pasokan pangan dari sumber produksi dengan harga yang terjangkau.
Baca Juga: PMI Kota Cirebon Salurkan Bantuan Darurat untuk Korban Bencana Banjir Cirebon Timur
Langkah pertama yang diambil adalah kerja sama antara lima kabupaten dan kota dalam memantau harga komoditas seperti cabe, bawang, dan palawija. Pencantuman harga di pasar juga menjadi bagian dari upaya transparansi, di mana masyarakat dapat melihat harga sebelum memutuskan untuk berbelanja.
"Semoga program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketersediaan pangan," harap Anton.
