Network
Hal itu diungkapkan Ketua Umum MUI, Anwar Abbas yang mengatakan kegiatan tersebut melanggar pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Untuk itu, tidak ada alasan untuk mengizinkan pertemuan LGBT se-ASEAN tersebut berlangsung di Jakarta.
“Kalau benar aktivis LGBT se-ASEAN akan melaksanakan pertemuan di Jakarta, lalu oleh pemerintah diperkenankan, maka berarti pemerintah telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh konstitusi, terutama pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Anwar.
Anwar menegaskan, sebagai konsekuensi logis dari pasal tersebut pemerintah tidak boleh memberi izin terhadap suatu kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama. Apalagi dari enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu, tidak ada satupun yang mentolerir praktik LGBT.
Baca Juga: Sempat Bawa Kabur, Mantan Pacar Anggi Anggraeni Nangis Saat Diminta Uang Ganti Rugi Pernikahan
“Untuk itu MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, bahwa ASEAN SOGIE Caucus akan menggelar pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta. Namun belum diketahui lokasi pasti untuk penyelenggaraannya.
Organisasi itu dibentuk tahun 2021 dan berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama Forum Asia dan Arus Pelangi.
Dalam akun Instagram @aseansogiecaucus, flyer pertemuan bertema ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) kini sudah dihapus. Tautan undangan pun sudah tidak menerima tanggapan lagi. ***
