Mahfud MD: Ada Intervensi ke Sejumlah Rektor untuk Sanjung Jokowi Pasca Gelombang Pernyataan Sikap

- 7 Februari 2024, 08:53 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri kegiatan diskusi Tabrak Prof di Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 5 Debruari 2024.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri kegiatan diskusi Tabrak Prof di Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 5 Debruari 2024. /ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/YU

KABAR SLEMAN - Calon Presiden Nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah menerima beberapa laporan adanya operasi intervensi terhadap sejumlah rektor di kampus-kampus.

Hal itu menyusul munculnya gelombang suara dari sejumlah perguruan tinggi yang mengkritik kebijakan Presiden Jokowi serta menyerukan penyelamatan demokrasi Indonesia.

Menurut Mahfud, rektor-rektor yang belum mengemukakan pernyataan sikapnya didatangi oleh seseorang dan diminta untuk membuat pernyataan yang berbeda.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Perlihatkan Set Set Box, Bukti Wujudkan Internet Gratis dan Cepat

"Ada semacam operasi untuk rekan rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," beber Mahfud dalam kampanye bertajuk Tabrak Prof di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, 5 Februari 2024.

Seseorang tersebut menurut Mahfud, meminta rektor untuk menyanjung keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi, seperti keberhasilannya dalam penanganan Covid-19 hingga pelaksanaan Pemilu yang baik.

Baca Juga: Dukung Ganjar-Mahfud di Debat Capres 2024, Hasto: Semua Ketum Parpol Mendoakan

"Sesudah UGM muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan itu muncul juga sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi mereka itu diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda," beber Mahfud.

Mahfud MD menyebut, saat ini sudah ada 56 universitas yang telah menyatakan kritikannya kepada Presiden Joko Widodo beserta pemerintahannya yang dinilai tidak netral dan telah keluar dari jalur ketentuan demokrasi.***

Editor: Boim


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x