KABAR SLEMAN - Partai Demokrat menyesalkan sikap NasDem yang dianggap membuat koalisi baru padahal sudah menandatangani surat perjanjian bersama.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap hal ini menjadi bagian dari pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Karena, komitmen kita setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal (poin) di dalam koalisi itu. Semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang," katanya dalam keterangan pers di Cikeas, Bogor, Jawa Bara, seperti dikutip dari pikiran-rakyat.com.
Herzaky juga mengatakan, Partai Demokrat kaget menghadapi situasi saat ini. Pihaknya menyesalkan dan tidak menduga bagaimana NasDem dan Anies Baswedan yang selama ini diusung bersama sebagai bakal calon presiden (bacapres), di belakang bersekongkol membuat koalisi baru.
Baca Juga: Heboh Anies-Cak Imin Duet di Pilpres, Begini Kata Surya Paloh
“Ini suatu bentuk, bagi kami, adalah praktik politik yang tidak pas, tidak sesuai dengan yang kami pikirkan dan kami rasakan,” katanya.
Herzaky juga menyayangkan jika hubungan yang sudah terjalin selama satu tahun ini, tetapi berakhir dengan pengkhianatan.
Berikut 6 pasal (poin) yang tertulis di Piagam KPP:
- Membentuk koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)
- Mengusung Anies sebagai calon presiden pada Pilpres 2024
- Memberikan mandat sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan calon wakil presiden
- Memberikan ruang seluas-luasnya kepada Anies untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lain
- Membentuk sekretariat bersama yang merupakan kelanjutan dari tim kecil
- Mengumumkan pasangan capres-cawapres pada waktunya.
Baca Juga: Ada Wacana Duet Ganjar Pranowo - Anies Baswedan di Pilpes 2024, PPP: Itu Pendapat Pribadi
Terkait soal keputusan Demokrat yang diisukan keluar dari KPP, Herzaky membantahnya. Dikatakan, Demokrat tidak keluar atau mengundurkan diri, melainkan koalisi itu bubar.