KABAR SLEMAN—Pemkab Sleman terus berpacu dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, tahun 2021 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Sleman tercatat 8,64%. Angka ini tercatat menempati nomor urut kedua di DIY, setelah Kota Yogyakarta sebesar 7,69 persen.
Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin di DIY bertambah 30,73 ribu jiwa. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin sebesar 506,45 jiwa. Angka kemiskinan juga meningkat menjadi 12,8% pada Maret 2021 dari sebesar 12,28% pada Maret 2020.
Kabupaten Kulonprogo merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni 18,38% pada Maret 2021. Disusul kemudian dengan Gunungkidul 17,69%, Kabupaten Bantul 14,04%, kemudian Kabupaten Sleman 8,64%, serta Kota Yogyakarta 7,69%.
Baca Juga: Tahun Politik Rentan Gesekan Ketertiban di Masyarakat, Kemendagri Minta FKUB Lakukan Hal Ini
Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman, Danang Maharsa mengatakan, perlu upaya serius melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk sesegera mungkin mengatasi masalah kemiskinan ini.
Berbagai upaya telah dan akan dilakukan. Selain pembaharuan data dan konsolidasi hingga ke kapanewon se Kabupaten Sleman, konsolidasi dengan semua potensi program yang memungkinkan untuk disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan, juga perlu dilakukan secara berkesinambungan.
“Harapannya, muncul konsep penanggulangan kemiskinan integratif, baik jangka pendek atau jangka panjang. Artinya, TKPKD tidak hanya bertumpu pada program dengan anggaran APBD atau APBN. Kami meminta semua pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Sleman untuk memprioritaskan programnya untuk penanggulangan kemiskinan di Sleman,” kata Danang.
Ia berpendapat, komunikasi dan konsolidasi harus melibatkan juga lembaga-lembaga swasta termasuk lembaga amil zakat atau kelompok charity, Forum Tanggjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP) di Sleman, serta sejumlah lembaga swasta lainnya.
Baca Juga: Waspada, Beredar Pesan tentang Bantuan Pembangunan Masjid Mengatasnamakan Pejabat Sleman
Menurut Danang, ada empat sektor yang saat ini diskema menjadi program pengentasan kemiskinan.Selain peningkatan kualitas UMKM, juga sektor pertanian, pariwisata dan juga sektor pendidikan. Masing-masing, kata Danang, perlu skema program yang tepat dan dilakukan terus menerus.
“UMKM misalnya, semua kategori UMKM harus lebih cepat naik kelas, mampu merambah pasar digital berdaya-saing tinggi. Kita akan bantu pengurusan izin usaha, pembinaan pengemasan produk, serta program bantuan pemodalan,” katanya.
Kemudian untuk sektor pertanian, tim penangulangan kemiskinan akanmengkonsolidasi petani melakukan langkah produksi invotif. Salah satu kegiatan yang dimasifkan adalah bantuan bibit pertanian serta mendorong komunitas milenial turun tangan menggarap sektor pertanian.
Baca Juga: Berlaku 1 Maret Hingga 31 Mei, LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan
Kelompok usia milenial termasuk kategori terdampak pandemi cukup besar karena pemutusan kerja. Pemerintah mengorganisir mereka untuk membuat kelompok tani. Menggarap lahan pertanian dengan bantuan bibit, pendampingan, serta alat produksi.
Dia menambahkan, dukungan yang lebih luas bagi kalangan petani antara lain, pembentukan hilir dari sektor pertanian yakni berupa rumah lelang hasil tani masyarakat.
Sedangkan untuk sektor pariwisata, tim akan mendorong terintegrasikannya seluruh potensi guna mendukung sektor andalan ini. Semua hasil produksi UMKM di Sleman didorong untuk mendapat tempat di area destinasi wisata. Pemkab juga mendukung sejumlah event wisata serta pameran produk UMKM. “Berdasarkan data yang tim penanggulangan kemiskinan miliki, baru UMKM kategori produk kuliner yang mendapat manfaat cukup besar. Ke depan harus diperluas,” lanjutnya.
Untuk sektor pendidikan, tBaca Juga: Mahfud MD Kembali Menegaskan Tidak Ada Penundaan Pemilu 2024im sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk perguruan tinggi. Tim penanggulangan kemiskinan bekerjasama dengan universitas menciptakan link and match dunia pendidikan dan dunia kerja, berupa dukungan beasiswa kuliah. Salah satunya bekerja sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta.
Program beasiswa tersebut bersifat jangka panjang dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Program ini diharapkan bisa memutus mata rantai keluarga miskin. Selain itu, sebagai program jangka pendek, tim penanggulangan kemiskinan mendorong peningkatan bantuan tunai atau jaminan sosial yang sudah ada. Program semacam itu tentu tidak berkesinambunghan dalam rangka pemberdayaan.
“Kami akan menggunakan skala prioritas. Kita utamakan di wilayah-wilayah dengan kategori termiskin dulu,” katanya. ***