KABAR SLEMAN—Untuk kedua kalinya, Pengurus Daerah (PD) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) DIY dilantik. Pelantikan PD IPHI DIY dilakukan oleh Ketua Umum PP IPHI Erman Suparno MBA M.Si.
Ikut hadir dalam pelantikan yang berlangsung Sabtu (18/3/2023) ini, Gubernur DiY Sri Sultan HB X. PD IPHI DIY, dipimpin oleh H. Hafidh Asrom SE MM. Bersamaan dengan pelantikan PD IPHI DIY ini, juga diperingati HUT ke-33 IPHI, Pelantikan Pengurus Lazis PW IPHI serta Pengajian Akbar Menyongsong Bulan Ramadhan 1444 Hijriah.
Namun ada yang menarik, saat H Hafidh Asrom menyampaikan sambutan. Mantan anggota DPD RI ini sempat mengatakan, terkait dengan pelantikan Pengurus Daerah IPHI, banyak yang bertanya, kenapa ada pelantikan lagi?.
“Bukankah dua tahun lalu sudah dilantik untuk Masa Bakti 2020-2025 dan belum berakhir?. Ini nanti kami mohon berkenan Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI, Bapak Dr.Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.SI, menjelaskannya. Karena beliau pelaku langsung terkait dengan hal tersebut. Dan beliau adalah termasuk pengurus PP IPHI sejak berdirinya IPHI. Disamping beliau adalah mantan Menteri Tenaga Kerja era Bapak Presiden SBY,” ujar Hafidh Asrom.
Ternyata, ungkapan Hafidh Asrom ini, tak luput dari sengketa kepengurusan badan hukum perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) antara kubu H. Erman Suparno dengan H. Ismet Hasan Putro, yang masing-masing mendalilkan sebagai pengurus IPHI yang sah.
Baca Juga: Semarak Taruna Berkarya Merajut Pelangi Indonesia, Penstar SMKN I Mundu Cirebon Angkat Budaya Lokal
Namun, sengketa itu telah berakhir dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI (MA) Nomor : 480 K/TUN/2022 yang ditandatangani pada 29 September 2022, oleh Hakim Agung Irfan Fachruddin selaku ketua majelis, bersama Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono sebagai anggota.
Terhadap polemik kepengurusan IPHI Pusat ini sendiri, Hafidh Asrom selaku Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (IPHI DIY), sebelumnya sudah menyatakan tidak mau terlibat dalam masalah sengketa pengurus pusat.
Kubu manapun yang ditetapkan sebagai pengurus yang sah oleh Mahkamah Agung (MA) dan sudah ingkrah serta telah ditindaklanjuti oleh Kemenkumham, maka IPHI DIY akan segera menyesuaikan.
Hafidh Asrom menegaskan, pihaknya sudah berkali-kali rapat bahwa empat Pengurus Daerah (PD) IPHI kabupaten dan satu kota sepakat di DIY tidak ada dua kepengurusan PW IPHI DIY. Ia menyebut, hal itu sudah menjadi sikap kepengurusan di daerah dan wilayah.
“Kita tidak perlu berebut jabatan IPHI yang itu seperti ingin mendapatkan gaji setiap awal bulan. Biar yang berebut di pusat, kita di DIY tetap kompak,” tandas Hafidh Asrom kala itu.
Baca Juga: Perdana, Pesantren Abata Temanggung Gelar Wisuda Tahfidz bagi Santri Tunarungu
Terkait pembentukan dan pelantikan Pengurus LAZIS PW IPHI DIY, Hafidh mengatakan, hal itu dengan pertimbangkan bahwa ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau dalam istilah arabnya “Roobithotul Ukhuwwah Ul Hujjatul Indonisiyyin”, adalah wadah terhimpunnya para Jemaah haji pasca haji, yang latar belakang ekonominya menengah ke atas.
Hal ini perlu diberdayakan dalam rangka melestarikan nilai-nilai kemabruran haji, yakni gemar berzakat, berinfag dan bersedekah. Oleh karena itu untuk menampung dan mentasyarufkan ZIS dari para Jemaah haji yang notabene anggota IPHI tersebut perlu dibentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah PW IPMI DIY, dan ini nanti akan dikembangkan di tingkat Daerah, Cabang sampai Ranting.
Sementara, Sri Sultan HB X dalam sambutannya, menyambut baik acara ini. Raja Kraton Yogyakarta ini menyebut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan organisasi yang memiliki potensi besar, baik dalam sisi jumlah maupun kualitas anggotanya. Karena itu jika organisasi ini dikelola dengan baik, dengan pengurus-pengurusnya yang berdedikasi tinggi, tulus ikhlas mengemban amanah, maka akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pembangunan di DIY khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
IPHI juga memiliki peran penting dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjalankan ibadah haji, jamaah haji Indonesia datang dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Namun, melalui ibadah haji, mereka dapat saling mengenal dan berbagi pengalaman, serta membangun toleransi dan pengertian yang lebih baik terhadap perbedaan.
Baca Juga: Sebelum Ramadhan, Ganjar Keliling Ziarah ke Makam Walisongo
Selain itu, ikatan ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat semangat kebangsaan, dan membangun rasa persatuan yang lebih kuat di antara para jamaah haji Indonesia.
Dalam arti yang lebih luas, peran penting IPHI dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, juga tercermin dalam sikap setelah mereka kembali dari Tanah Suci. Dengan pengalaman yang telah mereka dapatkan, para jamaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam masyarakat.
Dengan adanya kepengurusan yang baru, saya berharap agar saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam keluarga besar ikatan haji, dapat saling bekerjasama guna memberikan yang terbaik bagi umat, bangsa dan negara. Sehingga kehidupan umat muslim di DIY akan meningkat kesejahteraannya dan tetap pada nilai-nilai Islami.
Sedangkan Erman Suparno sesuai Pelantikan menyampaikan harapannya, agar jajaran pengurus wilayah, pengurus daerah dan pengurus di tingkat bawah, terus mengemban amanat Hasil Muktamar ke-7 IPHI tanggal 12 juni 2021, serta patuh dengan AD ART organisasi serta seluruh produk peraturan terkait. Kepengurusan juga diminta menaati keputusan hukum tetap di semua tingkatan.
“Nah terkait program, saya berharap program kepengurusan PW IPHI se-DIY supaya diselaraskan dengan program pemerintah daerah, terutama bidang sosial kemasyarakatan, di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Saya juga mengingatkan, Harlah ke-33 adalah momentum kebangkitan IPHI ke depan untuk bersama pemerintah membangun bangsa dan negara serta mempertahankan NKRI,” kata Erman. ***